Makalah tentang tugas dewan komisaris dan dewan direksi dalam perbankan syariah


BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sanagt dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu fungsinya sebagai pengmpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatau bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan ini mampu memperlancarkan gerak pembangunan.[1]Untuk memenuhi tuntutan kinerja Bank Islam yang Efektif, Efesien, Berintegritas Tinggi, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati – hatian diharapkan manajemen bank Islam memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti, agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, Transparan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati – hatian dan kejujuran dan profesional.

Untuk menunjang kinerja tersebut, maka bank memiliki struktur organisasi internal yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

Menurut ketentuan pasal 19 PBI No 6/24/PBI/2004 dan pasal 20 PBI No 6/17/PBI/2004, kepengurusan BUS dan BPRS terdiri dari Dewan komisaris dan Direksi.[2]

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimanakah Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam perbankan Syariah?
    2. Bagaimanakah Persyaratan menjadi Dewan Komisaris dan Direksi dalam perbankan Syariah?
    3. C.    Tujuan
      1. Untuk Mengetahui tanggungjawab Dewan Komisaris dan direksi dalam perbankan Syari’ah.
      2. Untuk mengetahui Persyaratan menjadi Dewan Komisaris dan Direksi dalam perbankan Syari’ah.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Dewan Komisaris
    1. 1.       Pengertian

Komisaris merupakan organ perseroan yang memegang fungsi pengawasan. Dalam praktik ini terdiri dari beberapa orang, sehingga lebih dikenal dengan dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada dewan direksi.[3]

Bank Syari’ah sebagai lembaga yang berbadan hukum PT memiliki organ bernama Dewan komisaris. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 28 UU perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

Ketentuan yang mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab,  serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi bank syari’ah diatur dalam anggaran dasar bank syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. [4]

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Kesemuanya itu dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.

Dan perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.[5]

Maksud dan tujuan perseroan ini menjadi dasar kewenangan dan batasan bagi dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dibidang pengawasan. Artinya apabila ia melanggar maksud dan tujuan perseroan maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban yang tidak terbatas oleh pihak – pihak yang merasa dirugikan, hal ini misalnya komisaris membiarkan direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Padahal sudah sepantasnya dewan komisaris perlu memberikan pertimbangan terhadap kegiatan dimaksud.[6]

  1. 2.       Pertanggung jawaban secara pribadi.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Anggota dewan komisaris tidak dapat dibertanggungjawabkan kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat dibuktikan:

a)    Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

b)   Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;dan

c)    Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.[7]

  1. 3.      Pertanggung jawaban dalam kepailitan Perseroan.

Dalam hal terjadi kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyatan pailit di ucapkan.

Anggota Dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabanatas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

a)      Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b)      Tidak melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c)      Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan;dan

d)     Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.[8]

Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk :

  1. membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
  2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain
  3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.[9]

Risalah rapat Dewan komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan putuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan salinannya adalah salinan risalah rapat dewan komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara direksi sebagaimana dimaksud pasal 100 UUPT bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.[10]

 

 

 

 

  1. B.     Direksi

a)   Pengertian

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan  Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[11] 

b)   Pertanggungjawaban secara pribadi

Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggungjawab dan beritikad baik.[12]

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.[13]

 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk  kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.[14]

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 97  tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan / atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.[15]

c)    Pertanggungjawaban dalam hal kepailitan Perseroan.

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

  1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.[16]

 

  1. C.    Anggota dewan direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan

 

1)        Tidak termasuk kedalam daftar orang orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.

2)         Menurut penilaian bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, yaitu pihak pihak yang:

 

  1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  2. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
  3. Memiliki komitmen yang tinggi dalm mengikuti fatwa dewan syariah nasional.
  4. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau reputasi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana dalam pasal 22 PBI No 6/24/PBI/2004, menjelaskan bahwa bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota direksi dan dewan komisaris. diantara anggota direksi dan dewan komisaris bank, sekurang kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota direksi dan 1 (satu) orang anggota dewan komisaris berkewarganegaraan indonesia.[17]

Sedangkan Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.[18]

Pasal 24 PBI No 6/24/PBI/2004, menguraikan mengenai larangan yang harus di patuhi oleh dewan direksi Bank, yaitu:

  1. Sesama anggota dewan direksi saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan.
  2. Saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan komisaris.
  3. Merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
  4. Memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaaan lain, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama.
  5. Memberikan kuasa umum pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.[19]

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh anggota dewan komisaris adalah sebagai berikut :

a)        Wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.

b)        Hanya dapat merangkap jabatan sebagai berikut:

  1. Anggota dewan komisaris sebanyak – banyaknya pada satu bank lain.
  2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggungjawab penuh sebanyak – banyaknya pada 2 (dua) lembaga / perusahaan lain bukan bank.
  3. Dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris.

Adapun ketentuan dan persyaratan terhadap direksi dan dewan komisaris untuk BPRS pada umumnya adalah sama dengan bank syariah. Namun ada beberapa perbedaan seperti yang dijelaskanpada PBI No 6/17/PBI/2004 berikut ini:

Anggota Direksi dan Dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)        Integritas, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dan tidk termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.

b)        Kompetensi, yaitu :

bagi calon direksi:

  1. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  2. Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan atau bidang keuangan.
  3. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat.[20]

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.[21]

  • Bagi calon Komisaris :
  1. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan atau
  2. Memiliki pengalaman dibidang perbankan.[22]

 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.[23]

 

Adapun jumlah anggota direksi BPRS sekurang kurangnya 2 (dua) Orang dan sekurang kurangnya 50 % (Lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur utama. Anggota direksi BPRS wajib berpengalaman operasional sekurang kurangnya;

  1. 1(satu) tahun sebagai pejabaat dibidang pendanaan dan atau pembiayaan diperbankan syariah atau
  2. 4 ( empat) tahun sebagai pegawai dibidang pendanaan dan pembiayaaan diperbankan syariah,atau
  3. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan atau perkreditan diperbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh direksi adalah sebagai berikut:

a)   Berpendidikan formal minimal setingkat diploma III atau sarjana muda;

b)   Bagi anggota direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah;

c)   Direktur utama BPRS wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali;

d)  Dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama, termasuk dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris;

e)   Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain;

f)    Dilarang memabrikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

g)   Seluruh anggota direksi BPRS harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh anggota dewan komisaris adalah sebagai berikut:

  1. Jumlah anggota dewan komisaris sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang
  2. Sekurang kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat dengan kedudukan BPRS.
  3. Wajib memiliki pengetahuan dan atau berpengalaman dibidang perbankan  atau dibidang keuangan lainnya.
  4. Merangkap jabatan hanya dapat dilakukan sebagai berikut:
    1. Anggota dewan komisaris, sebanyak banyaknya pada 3 (tiga) bank lain,atau
    2. Anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak banyaknya pada 2 (dua) lembaga /perusahaan lain bukan bank.

Calon anggota direksi atau dewan komisaris di bank islam dan BPRS wajib memperoleh persetujuan ari bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut diajukan oleh bank kepada gubernur bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan calon anggota direksi dan dewan komisaris.

            Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut Bank Indonesia melakukan :

  1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;dan
  2. Wawancara terhadap calon anggota dieksi atau dewan komisaris.

Adapun persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota direksi dan atau dewan komisaris diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia dan apabila Bak Indonesia tidak mnyetujui pihak pihak yang dimaksud, maka bank wajib mengajukan kembali calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisaris atau sesuai dengan ketentuan. Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pngangkatan calon anggota direksi atau calon anggota dewan komisaris yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, maka bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada bank indonesia, selambat –lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembataaln pengangkatan, disertai dengan fotocopy notulen rapat umum pemegang saham atau fotocopy notulen rapat anggota. pengangkatan anggota direksi dan atau dewan komisaris wajib dilaporkan oleh bank  kepada Bank Indonesia selmbat lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan fotocopy notulen rapat umum pemegang saham atau fotocopy notulen rapat anggota. [24]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.    Kesimpulan

 

  1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sedangkan Tanggungjawab direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pengurusan  Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  2. Syarat Syarat Umum duntuk menjadi dewan komisaris dan direksi dalam perbankan syariah yaitu:
  3. Tidak termasuk kedalam daftar orang orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
  4. Menurut penilaian bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, yaitu pihak pihak yang:
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
    2. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
    3. Memiliki komitmen yang tinggi dalm mengikuti fatwa dewan syariah nasional.
    4. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau reputasi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

 

  1. B.     Kritik dan saran

Dalam pembuatan makalah ini kami masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami butuh saran dan kritik saudara saudara demi perbaikan makalah ini.

 

 

 

Daftar Pustaka

 

  1. Wirdyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,(Jakarta:Prenada).
  2. Wahab, Abdul, 2009, hukum perbankan syariah,(sidoarjo).
  3. Dewi, Gemala, 2006, aspek aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia,(jakarta:kencana prenada media group).
  4. UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
  5. UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[1] Gemala Dewi, Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta:kencana prenada media group, 2006),50

[2]  Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada,2005),92

[3] Lihat  Pasal 1 ayat 6 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[4] Lihat Pasal 28 UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah.

[5] Lihat Pasal 2 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[6] Abdul wahab, hukum perbankan syariah, (sidoarjo:2009)71-72

 

 

[8]  Lihat Pasal 115 UU no 40 tahun 2007

[9]  Lihat pasal 116 UU No 40 tahun 2007

[10]  Abdul wahab,hukum perbankan syariah,75-76

[11] Lihat pasal 1 UU No 40 Tahun 2007

[12] Lihat pasal 97 ayat 3 UU No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

[13] Lihat Pasal 92 ayat 1 dan 2 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[14] Lihat pasal 97 ayat 5 UU No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.

[15] Lihat pasal 97 ayat 6 UU No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.

[16]  Lihat pasal 104 UU No 40 tahun 2007

[17] Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam, 93-94.

[18] Pasal 29 UU No 21 tahun 2008

[19] UU No 40  Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[20] Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam,94-96

[21] Pasal 93 UU No 40  Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[22] Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam,96

[23] Pasal 110 UU No 40  Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

[24] Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam,96-99

asuransi syariah menurut Kepmenkeu 424/KMK/2003 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan asuarnsi dan Re asuransi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan ini mampu memperlancarkan gerak pembangunan.[1] Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, dan bagaimanakah proses perizinan dalam pendirian asuransi syariah.

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimanakah landasan Pendirian asuransi syariah?
    2. Bagaimanakah asuransi Syariah menurut  Kepmenkeu No 426/KMK/06/2003 tentang perizinan dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi?

 

  1. C.    Tujuan
    1. Untuk mengetahui landasan Pendirian Asuransi syariah.
    2. Untuk mengetahui Asuransi syariah menurut Kepmenkeu No 426/KMK/06/2003 tentang perizinan dan kelembagaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengertian

 

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[2]

Prinsip syariah adalah pinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.[3]

Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

 

  1. B.     Landasan Pendirian Asuransi Syariah

Pendirian Asuransi  syariah khususnya di Indonesia didasarkan beberapa landasan yaitu :

  1. Landasan syariah

Landasan syariah mengandung arti bahwa pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai nilai syariah yang termuat didalam aquran dan assunah serta pendaat para ulama atau fuqaha yang tertuang dalam karya karyanya[4]

Dalam Alquran QS.Albaqarah : 275

 

 

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

 

Dan dalam hadits juga disebutkan :

 

”Bahwa Rasulallah saw melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi saksinya, dan penulisnya” (HR.Muslim, At-tirmidzi, An nasa’i, ibn majah, Ahmad, dan Darimi)

 

  1. Landasan Yuridis

Pada landasan ini, asuransi syariah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia peransuransian. khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikutsertaan umat islam dalam mengembangkan peransuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam UU no 2 tahun 1992 tentang usaha pernsuransian. Sekalipun UU tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi Syariah.

Khusus di Indonesia, keberadaan asuransi syariah sebagai sebuah badan usaha di bidang peransuransian ini di legalisir oleh persetujuan departemen kehakiman republic Indonesia Nomor C2-18.268.MT.01.01 th 94 tertanggal 14 desember 1994. Selain itu keberadaan asuransi syariah pun telah mendapatkan izin dari menteri keuangan republic Indonesia No 247/KMK.017/1995 tertanggal 5 mei 1994.

  1. Landasan Filosofis

Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak pihak yang hendak mengalami musibah atau bencana yang sewaktu waktu. Dalam teologi islam yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan qadha dan qadhar. namun, bukan berarti keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak qadha dan qadar. Namun salah satu upaya untuk meminimalisair resiko financial yang mungkin akan di derita. Hal ini berarti bahwa  sekalipun allah telah menetapkan qadha dan qadar manusia, namun manusia masih memiliki kesempatan untuk merubah atau mengkondisikan qada dan qadar tersebut.

Sebagaimana dalam QS Ali Imron : 159

 

 

 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah, sesungguhnya allah menyukai orang orang yang bertawakkal kepadanya.[5]

 

Adapun Tujuan didirikannya asuransi Syariah adalah

  1. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah bidang keuangan. Maksudnya pendirian asuransi merupakan perwujudan implementasi dari nilai nilai syariah yang terkandung dalam alquran dan assunah.
  2. Antisipasi terhadap meningkatnya kemakmuran bangsa. mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individu dualistic lebih menonjol di bandingkan dengan karakter kolektifistik.
  3. Turut meningkatkan kesadaran beransuransi masyarakat. Berdasarkan data statistic peransuransian menunjukkkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia termasuk umat islam untuk beransuransi itu relative rendah.[6]
  4. Menumbuhkan kemampuan umat islam dibidang pengelolaan industry asuransi. Berarti bahwa industry asuransi yang selama ini ada bukan milik umat islam atau orang orang tertentu sebagai representasi dari sebagaian umat islam.[7]

 

  1. C.    Asuransi Syariah menurut  Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu:
  2. Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasurani berdasarkan prinsip syariah dengan cara:

a)             Pendirian baru perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah

b)            Konversi dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah atau konversi dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah

c)             Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional atau perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional

d)            Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional,atau konversi dari kantor cabang perusahaan re asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengn prinsip syariah dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional.[8]

 

v   Untuk pendirian baru Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah:

1)            Persyaratan modal disetor bagi pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun1992, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a).      Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi

b).  Rp.200.000.000.000,00(dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi,

2)            Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh per seratus).

3)            Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian harus dilaporkan kepada Menteri.”

4)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor2 tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Susunan Organisasi dan Kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas;
  3. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  4. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;
  5. Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya, bagi Perusahaan Asuransi;dan
  6. Program retrosesi bagi Perusahaan Asuransi.

5)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992,sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  3. Polis Asuransi Indemnitas Profesi; dan
  4. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.

6)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Penilai Kerugian, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi yang berbentuk badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  3. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan
  4. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.

7)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992,sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; dan
  2. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.[9]

Sedangkan selain persyaratan diatas dokumen pendukung lainnya meliputi:

                                                        a.              Susunan organisasi dan kepengurusan,termasuk uraian tugas dan wewenangnya,

                                                        b.              Neraca pembukuan, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya, dan proyeksi keuangan yang terdiri dari proyeksi neraca,perhitungan laba rugi, dan arus kas, yang didukung oleh asumsi-asumsi yang wajar untuk periode sekurang-sekurangnya 3 tahun mendatang.

                                                        c.              Rencana dibidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang kurangnya tiga tahun mendatang.

                                                       d.              Daftar riwayat hidup direksi, komisaris dan tenaga ahli yang dipekerjakan yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya.

                                                        e.              Pernyataan tidak merangkap kerja pada perusahaan lain, masing masing bgi direksi dan tenaga ahli.

                                                         f.              Nomor pokok Wajib pajak (NPWP) perusahaan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham

                                                        g.              Bukti pemenuhan modal disetor.

                                                        h.              Bukti penempatan deposito jaminan.

                                                          i.              Uraian tentang system administrasi dan system pengolahan data yang digunakan.

                                                          j.              Alamat lengkap perusahaan

                                                        k.              Pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari tindak pidana kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam uu tindak pidana pencucian uang.

Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasurasi yang didalamnya terdapat, penyertaan langsung oleh pihak asing selain harus memenuhi ketentuan ayat 1 maka pihak asing yang dimaksud harus pula memenuhi ketentuan:

a)             Memiliki rating sekurang kurangnya A atau yang setara dengan itu dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

b)             Memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 ( lima ) kali dari besarnya penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang akan didirikan

c)             Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahun terakhir yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang sehat

d)            Menyampaikan perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang sekurang- kurangnya memuat:

  1. Komposisi permodalan
  2. Susunan Anggota dewan komisaris dan direksi.
  3. Kewajiban pihak asing untuk menyusun dan Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.[10]

 

v   Konversi dari perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah

 

Harus memenuhi dan ketentuan  sebagai berikut:

  1. Harus memenuhi dalam pasal 2
  2. Tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis
  3. Memberitahukan konversi tersebut kepada pemegang polis
  4. Memindahkan portofolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan,bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.

 

 

 

 

 

 

Selain harus memenuhi ketentuan pendirian atau konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus pula menyampaikan:

  1. Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan memiliki keahlian dibidang asuransi dan atau ekonomi syariah.
  2. Bukti pengesahan dewan syariah nasional tentang penunjukan anggota dewan pengawas syariah perusahaan:
  3. Bukti pengesahan dewan pengawas syariah perusahaan atas produk asuransi yang akan dipasrkan yang sekurang kurangnya meliputi:
    1. Dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan asset share atau profit testing bagi perusahaan asuransi jiwa
    2. Dasar perhitungan tariff premi,cadangan premi dan proyeksi underwriting bagi perusahaan asuransi kerugian
    3. Cara pemasaran
    4. Rencana dukungan reasuransi otomtis bagi perusahaan asuransi dan rencana dukungan retrosesi bagi perusahaan reasuransi
    5. Contoh polis,surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur.
    6. Pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai syariah yang sekurang kurangnya mengatur mengenai penyebaran resiko
    7. Bukti pemenuhan persyaratan s ebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bagi konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. [11]

v   Pendirian kantor cabang baru atau Konversi dari kantor cabang perusahaan

  1. Dalam anggaran dasar prusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan hanya menjalankan usaha asuransi kerugian,asuransi jiwa, atau usaha reasuransi termasuk dana dengan prinsip syariah.
  2. Memiliki modal kerja kantor cabang paling sedikit Rp. 2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
  3. Memiliki tenaga ahli yang memiliki keahlian dibidang asuransi dan atau ekonomi syariah.

 

  1. D.     Pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha
    1. Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi di berikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
    2. Setiap penolakan sebagaiamana dimaksud harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.
    3. Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi yang ditolak atau membatalkan permohonan izin usahanya,dapat menajukan permohonan pencairan deposito jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 PP N0 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha perasuransian sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan pemerintah No 63 tahun 1999.[12]

Pasal 7

Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan Afisial dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.[13]

  1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin usaha, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi harus menyampaikan program dukungan reasuransi otomatis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.    Kesimpulan
    1. Landasan Pendirian Asuransi syariah ada 3 yaitu:
      1. Landasan Syariah
      2. Landasan Yuridis
      3. Landasan Filsafat
  2. Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasurani berdasarkan prinsip syariah dengan cara:
    1. Pendirian baru perusahaan asuransi atau re asuransi dengan prinsip syariah.
    2. Konversi dari perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.
    3. Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional
    4. Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi atau perusahaan re asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional.

 

  1. B.      Kritik dan saran

Dalam pembuatan makalah ini, kami masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami butuh saran dan kritik saudara saudara demi perbaikan makalah ini.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
  2. Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi
  3. Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syariah, bandung, pustaka bani quraisy.
  4. Perwatatmadja, Karnaen. 1996. membumikan ekonomi islam di Indonesia, Depok: usaha kami.
  5. Ya’qub, Hamzah. 1984. kode etik dagang dalam islam, Bandung: diponegoro.
  6. PP No 60 tahun1999
  7. PP No 73 Tahun 1992
  8. Dewi, Gemala. 2006. Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: kencana prenada media group.

 

 


[1] [1] Gemala Dewi, Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta:kencana prenada media group, 2006),50

 

[2] Pasal 1 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian

[3] Pasal 1 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi

[4] Yadi janwari. Asuransi Syariah,(bandung.pustaka bani quraisy:2005)7

[5] Ibid.11-12

[6] Karnaen perwatatmadja, Membumikan ekonomi islam di Indonesia, (Depok: usaha kami,1996)83

[7] Hamzah ya’qub, Kode etik dagang dalam islam, ( Bandung: diponegoro, 1984) 293

[8] Pasal 3 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

 

[9] Lihat pasal 6, 7, 9 dalam PP No 60 tahun1999

[10] Pasal 2 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[11] Pasal 3, 4 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[12]Pasal 5, 6, 7  Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[13] PP No 73 Tahun 1992

Langkah Untuk Mengetahui Tujuan Hidup Kita


kelurga
Vandezz

Bila anda dalam kebimbangan saat ini dan tidak mengetahui tujuan hidup dan masih binggung buat apa anda hidup di dunia ini, dan merasa hidup anda hampa dan tidak jelas apa yang ingin anda capai merasa putus asa dan merasa hidup anda hampa tak ada artinya, berikut akan saya tunjuk kan bagaimana cara menemukan tujuan hidup anda dan menata kembali tujuan hidup yang jelas dan merasa hidup anda akan lebih berguna sehingga dalam menjalani hidup lebih bergairah dan penuh semangat.Berikut hal yang harus anda lakukan

  1. Ambil selembar kertas kosong dan siapkan alat tulis, anda tulis apa yang ingin anda capai dalam hidup ini atau anda bisa ketik di komputer biar lebih mudah pilih lah tempat yang nyaman sehingga anda bisa lebih concentrasi dan bebas dari gangguan.
  2. Tulis bagaimana cara anda mencapai tujuan tersebut. tulis lah sebanyak banyak nya yang ada dalam pikiran anda.
  3. Anda lanjutkan sampai air mata anda keluar lanjutkan langkah ke dua tersebut.

Maka apa yang anda tulis akan tersimpan dalam otak anda sehingga selanjutnya anda akan mengerti apa yang menjadi tujuan hidup anda dan membuat anda bergairah menjalani hidup ini Kemudian anda tempel di dinding kamar tidur anda dan setiap pagi andea baca tulisan tersebut dan juga bila anda mau tidur baca dulu tulisan tersebut bila ada hal yang baru muncul di pikiran anda juga anda bisa tambahkan sehingga dalam hidup ini ada yang ingin anda capai dan alam bawah sadar anda akan mengingatkan dalam kegiatan sehari hari.

MAKALAH PENDEKATAN TEOLOGI DALAM PENELITIAN AGAMA


PENDEKATAN TEOLOGI
DALAM PENELITIAN AGAMA

I. Pengertian
Teologi berasal dari kata “ology” dan “theos” dan dijadikan Bahasa Indonesia maka menjadi teologi. “ology” berakar dari kata Greek yang kemudian menjadi “logos” berarti “percakapan”, “pengkajian” dan “penelitian”. Tujuan yang terpenting penelitian adalah logos itu sendiri dari pada benda-benda yang menjadi subjeknya. Sedangkan theos dalam bahasa greek berarti “Tuhan” dan atau sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Jadi Teologi dalam bahasa greek adalah penelitian secara rasional segala sesuatu yang berkenaan dengan ke-Tuhanan. Jadi, Teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakekat Tuhan serta keberadaan-Nya. .
Oleh sebab itu berbicara tentang teologi maka dengan sendirinya kita membicarakan tentang Tuhan yang dari dahulu sampai sekarang selalu aktual untuk dibicarakan, hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan dalam menjawab dan memaknai segala aspek kehidupannya terutama sekali yang berhubungan denan moral dan ilmu pengetahuan.
Sedangkan agama berasal dari kata sanskrit yang terdiri dari dua kata yaitu; “a” maknanya sama dengan tidak, sedangkan “gam” maknanya sama dengan pergi. Jadi agama yang dimaksud disini adalah sesuatu yang tidak pergi; tidak pergi dari dalam arti bersifat tetap, diwarisi secara turun temurun. Bisa juga agama yang berarti penganut kepercayaan yang memiliki kitab suci. Ada juga gam berarti tuntutan yang mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntutan penganutnya. Secara Khusus agama dalam pengertian Syari’at Islam yang bersumber dari Bahasa Arab dikenal dengan kata dien ( الدين ) yang berarti menguasai, menunjukkan, patuh, hutang balasan, kebiasaan. Jadi agama adalah suatu aturan yang menjadi landasan hukum agar dapat membawa kepada kepatuhan umatnya sebagai hutang yang harus dibayar dengan melaksanakan kewajiban yang sudah digarsikan oleh Allah SWT. Allah SWT dalam al-Qur,an menyebutkan makna agama dalam konteks umum dengan menggunakan kata dien () Sebagaimana Firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 256:
Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Maka pendekatan teologi dalam penelitian agama yang dimaksud disini adalah pembahasan materi tentang ekisistensi Tuhan dan tuhan-tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkontruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan.

II. Sejarah Teologi
Para filosof lslam terdahulu menjadikan Tuhan, alam dan Manusia (Theo, cosmes dan antrophos) sebagai alat untuk menganalisa dirinya sendiri yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya. Sebab dengan metode ini para ahli teologi tidak hanya membicarakan bagaimana sesungguhnya manusia berbicara tentang Tuhan; teologi juga berbicara lebih jauh tentang bentuk-bentuk ekpresi yang lebih baik dan ekpresi yang lebih buruk serta mencari defenisi yang berimbang mengenai pembicaraan khusus tentang Tuhan.
Jan Hendrik Rapar mengungkapkan bahwa teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan mencari tahu tentang hakekat, makna dan eksistensi Tuhannya dalam kehidupan keseharian, oleh sebab itu pembicaraan tentang Tuhan menjadi tetap aktual setiap waktu yang tidak pernah lesu.
Adapun periodesasi perkembangan Ilmu Teologi sebagaimana diungkapkan Juhaya S. Praja dalam bukunya terbagi menjadi tiga yaitu:
“Dalam sejarahnya teologi mengalami tiga orde. Orde pertama, ahli teologi bertugas untuk mengambarkan Tuhan, manusia dan dunia sebagaimana apa adanya. Ketika muncul kesadaran konsep-konsep teologis secara fundamental adalah bangunan imaginatif, bukan abtraksi atau generalisasi, atau deduksi dari persepsi-persepsi, kita memasuki teologi orde kedua. Pada orde ini teologi berupaya memberi jawaban atas orientasi dalam kehidupan, bagaimana manusia menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dalam menghadapi kehidupan. Orde kedua ini meninggalkan suatu konflik sehingga datang orde ketiga. Orde ini mendirikan bangunan yang dibuat dengan hati-hati dalam upaya melayani kebutuhan manusia kontemporer.”

Berdasarkan tiga orde periodesasi sejarah perkembangan Ilmu Teologi ini meliputi tiga unsur pokok; Tuhan, manusia dan alam. Dimana ketiga komponen ini saling keterkaitan tidak bisa dipisahkan walaupun memiliki unsur-unsur yang sangat berbeda.
1. Teologi Generasi Pertama
Para ahli teologi pada periode pertama ini hanya mengambarkan tentang hakekat ketiga unsur diatas (Tuhan, manusia dan alam) apa adanya.
a. Tuhan
Pengenalan manusia dengan Tuhan dan para tuhan melalui berbagai cara ada yang langsung bertemu dengan Tuhannya dan ada yang melalui pengembaraan batin. Maka dalam pengembaraan dan pertemuan tersebut, manusia mengenal tuhannya melalui dualisme teologi, yaitu: monotheisme dan polytheisme. Monotheisme adalah penganut paham bahwa Tuhan itu hanya satu dan pholytheisme adalah penganut paham tuhan itu banyak. Adapun penganut monotheisme yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu, sebagaimana yang dianut oleh agama-agama samawi (agama yang berasal dari langit) merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT terhadap umatnya melalui perantaraan para rasul-rasul-Nya seperti Islam, Yahudi dan Nasrani.
Kedua, penganut paham polytheisme yang menganggap bahwa tuhan itu banyak, sebagaimana yang dianut oleh Agama-Agama ardhi (agama yang berasal dari bumi) merupakan hasil perpaduan pemikiran dan meditasi manusia, perpaduan alam nyata dengan alam hayal untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Dalam Agama Hindu atau Budha menganggap tuhan adalah para dewa yang selalu menebarkan benih-benih kebaikan untuk umat manusia sebagaimana yang digambarkan dalam cerita Dewa Shinta dan Brahmana. Dalam Agama kongfuse juga menganal tuhannya digambar dengan para dewa di Langgit yang terdiri dari unsur Dewa hujan, Dewa panas dan Dewa penebar bencana dan Dewa kebaikan. Begitu juga, dengan paham animisme dan dinamisme juga dianggap sebagai agama sebab mereka menyakini adanya kekuatan yang lain selain manusia yang bernuansa mistik. Mereka berkeyakinan bahwa roh nenek moyang mereka masih hidup dialam tidak nyata. Roh nenek moyang ini bisa memberikan keselamatan bagi mereka jika mereka berbuat baik pada hal-hal yang dianggap tabu, akan tetapi, sebaliknya roh tersebut juga bisa marah dan tersinggung jika mereka melanggar sesuatu yang dianggap tabu, kemarahan tersebut mereka yakini melalui terjadi musibah yang menimpanya seperti sakit, banjir, tanah longsor, ribut dan lain sebagainya.
Para Filosof terdahulu menganggap tuhan sesuatu yang ada tidak ada tapi ada dan yang ada tersebut tidak dapat didefenisikan hanya dapat dirasakan, seperti teori Aristoteles yang menyebutkan Tuhan adalah sesuatu penggerak yang tidak bergerak, yaitu yang menjadi sebab pertama bagi gerak seluruh alam, sehingga sampai pada titik kesimpulannya bahwa tuhan pasti ada sebab metafisiknya adalah eksistensi. Begitu juga dengan Plato dan Neo-Plotinus yang memandang Allah itu Esa termasuk dalam sebutan nama Allah dan asmaul Husna-Nya.(Esa dalam pengertian metafisik disini berbeda dengan Esa dalam pengertian metafisik Aristoteles)
Secara khusus dalam Ajaran Islam, konsep tentang Tuhan adalah gagasan dasar pembicaraan tentang Tuhan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mengungkapkan sesuatu yang tersirat sehingga dapat menangkap inti sari dari masalah atau dengan kata lain gagasan dasar Islam tentang Tuhan adalah ke-Esa-an-Nya dan keterikatan mahluk-Nya terhadap Tuhan Yang Esa.

b. Manusia
Kajian Ilmu tentang manusia disebut antropologi, yang berasal dari Bahasa Yunani berarti orang atau manusia sedangkan logos maknanya ilmu. Jadi antropologi membahas tentang manusia serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu kajian tentang hakekat manusia itu sendiri ternyata dari dahulu sampai sekarang belum habis-habisnya untuk dibahas. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah salah satu mahluk ciptaan Tuhan yang misterius.
Louis Leahy mencoba mengngungkapkan manusia dalam bukunya bahwa dilihat dari kajian keilmuan manusia terdiri dari sel-sel, daging, tulang, saraf darah dan lain sebagainya sehingga membentuk fisik.yang dibarengi dengan roh kemudian tumbuh dewasa sejalan dengan perkembangnya akal, budi sehingga ia dapat mengerti bahasa yang dapat menyaluran apa saja yang ada dalam dirinya seperti perasaan, pikiran dan lain sebagainya terhadap lingkungannya, Akan tetapi semuanya ini belum memberikan kepuasan jawab yang sesungguhnya tentang hakekat inti manusia itu sendiri.
Fenomena ini sebenarnya telah terjadi dalam Islam, sebagaimana yang telah terjadi empat belas abad lalu, dimana Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang roh, maka seketika itu Rasul terdiam dan menunggu wahyu dari Allah, maka turunlah wahyu tersebut yang artinya mereka bertanya tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanmu. Hal ini memberikan pelajaran pada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia itu ia tidak akan mampu menandingi kekayaan dan ilmu Allah SWT artinya adalah jangan sampai kita larut dengan kesombongan sebagaimana yang terjadi pada firaun yang mengaku dirinya tuhan. Walaupun pada hakekatnya manusia itu diberi kelebihan oleh Allah dari mahluk lainnya berupa akal, nafsu dan perasaan. Tetapi kesemuanya itu tidak cukup sebab ilmu yang diberikan Allah pada mansuia sangat sedikit.
Walaupun manusia itu secara inti sarinya sesuatu yang sangat meisterius namun Allah SWT telah memberikan akal pada manusia. Akal berfungsi untuk berpikir. Berpikir adalah proses yang digerakkan oleh sel-sel syaraf motorik dan sensorik pada otak untuk mencari sebuah kebenaran menurut manusia itu sendiri sehingga mereka dapat membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan mudarat dan lain sebagainya. Oleh Aristoteles manusia disebut sebagai hewan yang berpikir atau al insaan hayawann nathiq (manusia adalah mahluk yang berpikir). Adapun kelemahan akal adalah dapat memutar balikkan fakta antara yang hak dan batil. Sedangkan kebaikannya adalah manusia dapat mengetahui suatu benar.
Nafsu adalah hasrat atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Adapun kekurangan nafsu ialah menghalalkan segala cara untuk mendapat sesuatu, sedangkan kelebihannya yaitu selalu ingin dan berani untuk berkembang dan maju.
Perasaan atau yang lebih dikenal dengan hati (qalbun) adalah sifat-sifat yang mendasar diberikan Tuhan pada manusia tentang hakekat dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri seperti rasa kasihan, marah, benci, senang, rindu, suka, takut, berani dan lain sebagainya. Kekurangannya adalah jika sudah terbiasa berbuat jahat maka sifat-sifatnya juga jahat, sedangkan kebaikannya adalah menemukan nilai dan etika kemanusia bahkan dapat mencapai nilai-nilai kebenaran yang hakiki dalam dirinya sendiri.
Ketiga komponen ini (akal, nafsu dan perasaan) harus selalu seimbang, senada dan seirama sebab dalam hubungan sesama manusia kita akan dapat berkembang menjadi lebih baik dan maju, dapat mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan lingkungannya, Bahkan dapat menemukan hakekat kebenaran yang mutlak dengan seizin Tuhannya. Mengapa tidak,? Nabi Muhammad SAW dapat bertemu Tuhan yang dikenal dengan peristiwa isra` dan mi`raj. Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya dibukit Tursina sebagimana kisah ini telah diabadikan dalam al-Qur`an. Begitu juga dengan para ulama` yang sholeh dengan seizin Allah diberikan ilham dan ilmu laduni. Semuanya ini terjadi berkat rasa kasih sayang Allah pada hambanya yang sholeh yaitu yang dapat mengontrol dan menseimbangkan antara akal, nafsu dan perasaannya.
Para filosof dan sufis pada hakaketnya dapat berkomunikasi dengan Tuhan tetapi dengan menggunakan akal yang lebih rendah dengan daya tangkap akal para nabi dan wahyu, dalam tasawuf berkomunikasi dengan Tuhan dapat dilakukan melalui daya rasa manusia yang berpusat di hatisanubari.
Akan tetapi jika ketiga komponen ini berjalan tidak seimbang maka akibat yang ditimbulkan juga besar sesama manusia terjadi konlik kepentingan bisa berbentuk fisik atau fisikis. (perang, kerusuhan, perkelahian penipuan dan lain sebagainya).
Secara mistik, sebagai akibat ketidak seimbangan tersebut yang didominasi hawa nafsu dan perasaan buruk, manusia cendrung berbuat syirik dengan menggunakan kekuatan jin dan roh halus lainnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Seperti Ilmu Santet. Santet adalah mantra yang dibaca dengan maksud jahat agar orang lain sakit atau mati dengan menggunakan kekuatan supra natural yang dipaksakan untuk ikut serta dengan cara-cara tertentu baik dengan baik-baik atau jahat yang semuanya itu berdasarkan kekuatan mahluk halus.
c. Alam
Ilmu tentang alam dikenal dengan istilah kosmologi yang membahas tentang hekekat alam semesta serta menyikap tentang eksistensinya yang tersembunyi disebalik bentuk fisiknya. Sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi alam, asalnya, tujuannya dan bagaimana ia terjadi serta berevolusi.
Kehadiran alam semesta didunia ini memberikan inspirasi bagi manusia itu sendiri tentang hakekat kebenaran Tuhannya.dalam Islam terdapat beberapa ayat al-Qur`an yang tenceritakan tentang kejadian alam. Allah menyatakan bahwa alam ini diciptakan dalam enam masa, kemudian bagaimana peredaran bumi, bulan dan matahari sehingga terjadi siang dan malam sehingga Allah SWT memperingatkan kita melalui kata افلا تفكرون (apakah kalian tidak berpikir), افلا تدبّرون (apakah kalian tidak mengambil pelajarannya) dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam
Oleh sebab itu Ibnu Sina menyatakan tentang teori penciptaan alam ini dengan skema teori Filsafat Emanasi, dinama akal manusia memperoleh derajat “perolehan” (mustafid) dapat mengadakan hubungan dengan akal kesepuluh yaitu jibril, komunikasi tersebut terjadi karena akal sudah terlatih dan kuat daya tangkapnya sehingga dapat menangkap hal-hal yang bersifat abstrak murni, jadi komunikasi antara manusia dengan Tuhan terjadi dalam tingkat akal dalam derajat materil. melalui kekuatan inilah Nabi dapat berkomunikasi dengan dan hanya akal ini dimiliki para nabi.
Seorang ilmuan non muslim saja bernama Albert Ensim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah bergerak menurut “sistemnya”, hanya saja yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang menggerakan sistem itu, oleh karena, ia seorang atheis maka tidak mampu menyebutkannya Tuhan, akan tetapi pada hakekatnya ia menyadari adanya kebenaran Tuhan. Sebenarnya, sistem yang dimaksudkan diatas adalah sesuatu yang terdapat diluar hukum alam yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. A. Tafsir mengungkapkan bahwa: sesuatu yang rasional adalah yang sesuai dengan hukum alam, yang tidak rasional adalah yang tidak sesuai dengan hukum alam tersebut, jadi kebenaran akal hanya dapat diukur dengan hukum alam, ini berarti akal sangat sempit, maka ia belum bisa dianggap pemikiran tingkat tinggi.
Bagi penganut paham polytheisme mereka beranggapan bahwa alam adalah bagian dari Tuhan mereka. maka lahirlah agama stoa yang menyakini bahwa alam ini adalah Tuhannya mereka, jika Tuhan lagi marah pada umatnya ditimpakan musibah seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain sebaginya. Jika Tuhan lagi senang mereka beranggapan maka diturunkanlah hujan dan sinar matahari sebagai sumber kehidupan.
Adapun akhir dari peninggalan ajaran stoa ini banyak dianut oleh mereka yang berpaham qadariah menyakini segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan alam ini semuanya atas kehendak Allah SWT. Ini menjadi salah satu aliran Pemikiran Islam sebab para tokoh dan pengikut aliran ini adalah para muallaf yang dahulunya berkeyakinan stoa. Ketika mereka masuk Islam sehingga tidak heran pola pikir dan gaya hidup mereka bersifat sufistik pemahaman teks ayat al-Qur`an dan Sunnah cendrung pada nuansa takdir dan sunnatullah ansich secara mentah.
Sebagai bagian akhir dari teologi generasi pertama ini adalah munculnya kesadaran konsep tentang keberadaan Tuhan yang fundamental. Artinya adalah sudah muncul keyakinan yang kuat dari setiap individu mengenal Tuhannya dan mengamalkan ajarannya masing-masing.

2. Teologi Generasi Kedua
Setelah manusia mantap dalam keyakinannya masing-masing, maka muncul tahap kedua yaitu bagaimana peran keyakinan tersebut dapat menjawab dan memenuhi orientasi kebutuhan hidupnya. Maka posisi keyakinan keberagamaan tersebut melahirkan sikap primordialisme tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi rawan konflik. Sebagaimana yang terjadi di dunia Barat dalam tahap pertama dan kedua yang ditandai dengan munculnya ortodox modernism yang hanya memberikan perhatian kepada persoalan teologi. Pada fase ini dikenal dengan modernisme tradisional dengan ciri utamanya ditandai dengan rasionalisme yang menebarkan dokrin mazhabnya sebagaimana yang diwakili oleh Mu`tazilah, Murji`ah, Syi`ah dan berbagai aliran klasik lainnya terutama yang berasal dari Yunani dengan melahirkan dokrin-dokrin mazhab.
Dalam Sejarah Islam fase kedua ini teologi memiliki peran sebagai mazhab sangat penting sehingga jika berbeda mazhab saja maka yang lain dianggap kafir, keluar dari kelompoknya dan lain sebagainya. Sebagaimana yang masa awal terjadi pada Dinasti Umayyah pada peristiwa tahkim yang mana Khawarij menfonis diluar meeka kafir, kelompok Syi’ah menfonis diluar kelompok mereka kafir begitu juga dengan Mu’awiyah diluar kelompok mereka adalah musuh.
3. Teologi Generasi ketiga
Pada zaman kontemporer aliran ortodox modernism diatas berubah menjadi fase neomodernism dengan menjangkau persoalan keduniaan dalam kehidupan berupa ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Orde ini ditandai dengan datangnya sikap kedewasaan untuk saling menghargai perbedaan keyakinan. Usaha yang dilakukan dengan membangun pranata sosial dengan hati-hati pada masyarakat yang kontemporer agar terwujudkan kedamain dan sikap toleransi antar keyakinan keberagamaan serta aspek-aspek lainnya.

III. Ilmu Kalam .
Pada hakekatnya, Ilmu Teologi jika kita padankan dengan Pemikiran Kajian Islam adalah Ilmu Kalam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan logika dan filsafat. Akan tetapi secara teoritis khusus untuk aliran salaf tidak dapat dikelompokkan pada aliran Ilmu Kalam sebab ia dalam masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi filsafat dan logika. Dan ia hanya cukup dikategorikan pada aliran Ilmu Tauhid atau Ilmu Ushuluddin. maka lahirlah beberapa aliran dalam Islam dengan dokrin masing-masing seperti: (dalam pembahasan ini pemakalah hanya mengungkapkan dua sekte saja)
1. Mu`tazilah.
Mu`tazilah memiliki lima dokrin yaitu: Pertama tentang tauhid, ia menolak adanya sifat-sifat Tuhan dan pengembaraan fisik Tuhan (antromorfisme tajassum), al-Qur`an adalah manisfestasi kalam Allah bukan berupa huruf atau kata-kata, dan manusia hanya mengetahui tentang ketuhanan. Kedua, al-`adl artinya Tuhan Maha Adil dalam hal kebebasan perbuatan manusia. Ketiga, al-wa`d wa al`id, berarti janji Allah dan ancaman Allah. Ke-Empat, almanzilu wal manzilatain tentang status orang beriman atau kafir yang melakukan dosa. Kelima, al-amr bi al-ma`ruf wa an an-nahy an mungkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

2. Khawarij
Khawarij adalah sekte yang menolak khalifahan Ali bin Abi Thalib disebabkan peristiwa tahkim, perang sifiin, dengan muawiyah. Adapun diantara dokri aliran ini adalah: seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim dan harus dibunuh, setiap muslim wajib berhijrah jika tidak maka wajib diperangi, yang jahat masuk neraka dan yang baik masuk surga.
Ibnu Thaimiyah membagi metode pendapat para ulama` Islam dalam bidang aqidah menjadi empat, yaitu:
a) Aliran Filsafat yang mengatakan bahwa al-Qur`an berisi dalil “khatabi” dan “Iqnal” (dalil penenang dan pemuas hati, bukan kepuasan pikiran) yang sesuai untuk orang banyak, sedangkan filosof-filosof menganggap dirinya ahli pembuktian rasional (burhan) dan keyakinan, suatu cara yang lazim dipakai dalam bidang akidah.
b) Aliran mu`tazilah terlebih dahulu memegang dalil akal yang rasional, sebelum mempelajari dalil-dalil al-Qur`an. mereka memang mengambil kedua macam dalil teersebut, akan tetapi mereka lebih mengutamakan dalil-dalil akal pikiran, sehingga mereka harus menta`wilkan dalil-dalil al-Qur`an untuk disuaikan dengan hasil pemikiran, apabila terjadi perlawanan, meskipun mereka tidak keluar dari aqidah-aqidah al-Qur`an.
c) Golongan ulama` yang percaya kepada aqidah-aqidah yang disebutkan dalam oleh al-Qur`an sebagai berita yang harus dipercayai, tetapi tidak dijadikan pangkal penyelidikan akal pikiran oleh golongan tersebut bukan dari al-Qur`an, meskipun untuk maksud memperkuat isi al-Qur`an dan boleh jadi pula yang dimaksud dengan dengan golongan ialah aliran maturidiah.
d) Golongan yang mempercayai aqidah dan dalil-dalilnya yang disebut dalam al-Qur`an, tetapi mereka juga menggunakan dalil akal pikiran disamping dalil-dalil al-Qur`an. Boleh jadi yang dimaksud Ibnu Taimiah disini ialah aliran Asy`ariyah.
Dalam hal ini ternyata Ibnu Thaimiah memposisikan pemikirannya cendrung pada salafiyah. Beliau mencari jalan untuk mengetahui aqidah-aqidah dan hukum-hukum dalam Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, baik yang pokok ataupun bukan, baik aqidah itu sendiri maupun yang dalil-dalil pembuktiannya, tidak lain sumbernya adalah al-Qur`an dan Hadits dan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasnya.
Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menta`wilkan al-Qur`an atau mentafsirkannya bahkan mengguraikannya, kecuali dalam batas-batas yang dizinkan oleh kata-kata (bahasa) dan dikuatkan pula oleh hadits. Kekuasaan akal pikiran sesudah itu tidak lain membenarkan dan tunduk kepada nash serta mendekatkannya kepada alam pikiran. Jadi fungsi akal pikiran tidak lain hanya menjadi saksi sumber pembenar dan penjelasan dalil-dalil al-Qur`an, bukan menjadi hakim yan akan mengadili dan menolaknya. Demikianlah metode aliran salaf yang meletakkan akal pikiran dibelakang nas agama dan tidak boleh berdiri sendiri.

IV. Pemikiran Ilmu Kalam Masa Kini.
1. Imam al farugi dengan pemikirannya menjelaskaskan tentang tauhid adalah tauhida sebagai inti agama pengalaman, pandangan dunia, intisari Islam, prinsip sejarah, prinsip pengetahuan, prinsip metafisik, etika, tata sosial, umamah, keluarga, tata politik, ekonomi dan estetika.
2. Imam Ahmad Hanafi. Dokrin Imam ahmad Hanafi tentang: teologi tradisional; teologi tradisional menurutnya lahir dalam konteks sejarah kepercayaan keda Tuhan diserang oleh sikte budaya lama dengan tujuan menahan dokrin lama, tetapi zaman sekarang sudah berubah. Kemudian beliau menawarkan konsep perlunya rekontruksi teologi yaitu, menjadikan dogma agama yang kosong menjelma ilmu tentang pejuang sosial dengan menjadikan keimanan tradisional memiliki fungsi aktual sebagai landasan etika dan motivasi. Untuk melakukan rekontruksi telologi tersebut maka perlu adanya langkah-langkah yaitu: Pertama, perlunya sebuah ideologi yang jelas ditengah-tengah pertarungan global antara berbagai ediologi Kedua, Pentingnya rekontruksi teologi ini sebaga kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan sejarah,(studi atas problem pendudukan tanah dinegra muslim). Ketiga, perlunya teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam dibawah satu ide. Kemudian, untuk memperoleh kesempurnaan teori ilmu dalam teologi Islam, A. Hanafi menawarkan: Perlunya analisis bahasa dan istilah teologi sebagaimana dalam teologi terdisional tentang iman, Allah, akhirat dan lain sebagainya. Kemudian perlunya analisis realitas yaitu untuk mengetahui latar belakang historis dan sosiologis munculnya teologi pada masa dahulu. Analisi ini berfungsi untuk menentukan stressing kearah mana teologi kontemporer dioreantasikan.
3. H.M. Rasyidi, adapun pemikiran beliau tentang ilmu kalam baru adalah: Pertama, Kritik beliau untuk Harun Nasution tentang ilmu kalam dengan teologi, menurut beliau istilah ilmu kalam adalah teologi khusus untuk Islam sedangkan istilah teologi itu sendiri khusus untuk kristen sebab dilihat dari aspek sejarah ternyata teologi pada awalnya digunakan untuk kalangan gereja, mereka menggunakan istilah sebagai suatu disiplin ilmu untuk mencaari tuhannya. Kedua, tentang iman. Iman menurut beliau bukan hanya sekedar menuju bersatunya manusia dengan tuhannya tetapi dapat dilihat dari segi hubungan manusia dengan manusia dan yang lebih penting adalah kepercayaaan, ibadah dan kemasyarakatan.
4. Harun Nasution, Pemikiran beliau dalam ilmu kalam adalah: Pertama, tentang peran akal dalam Islam memberikan pengaruh yang sangat besar, seperti. Kedua, perlunya pembaharuan teologi, pembaharuan yang dimaksud adalah teologi Islam harus mengacu pada konsep free-will, rasional, dan mandiri. Ketiga, perlu adanya hubungan antara wahyu dengan akal.

KESIMPULAN
Berdasarka uraian diatas maka kesimpulan akhir dari pembahasan makalah ini adalah:
1. Manusia adalah mahluk yang berketuhanan yaitu memiliki naluri untuk mencari tuhannya. Dalam upaya pencarian tersebut mereka melibatkan manusia dan alam sebagi alat untuk mencari kebenaran yang hakiki. Maka hasilnya adalah mereka menemukan tuhan dalam dua bentuk ideologi; Polytheisme adalah sebuah teologi yang berkeyakinan Tuhan itu satu. Bersumber dari wahyu Tuhan kepada manusia melalui perantaran rasul-Nya. Kemudian lahir ideologi kedua yaitu monotheisme sebuah aliran kepercayaan yang menganggap tuhan itu banyak. Bersumber dari hasil meditasi dan berpikir untuk menemukan alam metafisika. Dalam Perkembanannya sejarah teologi ini menjadi tiga tahap yaitu: a) Para ahli teologi hanya mengambarkan Tuhan, manusia dan dunia sebagaimana apa adanya. b) Pada orde ini teologi berupaya memberi jawaban atas orientasi dalam kehidupan, bagaimana manusia menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dalam menghadapi kehidupan. Orde kedua ini meninggalkan suatu konflik. c) Pada orde ini mendirikan bangunan yang dibuat dengan hati-hati dalam upaya melayani kebutuhan manusia kontemporer.
2. Ilmu kalam, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan logika dan filsafat. Akan tetapi secara teoritis khusus untuk aliran salaf tidak dapat dikelompokkan pada aliran Ilmu Kalam sebab ia dalam masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi filsafat dan logika. Dan ia hanya cukup dikategorikan pada aliran Ilmu Tauhid atau Ilmu Ushuluddin
3. Pemikiran Ilmu Kalam untuk masa sekarang lahirlah: Imam al-Faruqi dengan pemikirannya tentang tauhid dengan konsep yang dapat menjawab kebutuhan zaman sekarang. Pemikiran Imam Hasan Hanafi tentang ilmu kalam tentang perlunya rekontruksi teologi berupa analisis bahasa dan istilah sebagimana yang terjadi pada sekte tradisional tentang iman, Allah, akhirat dan lain-lain. Pemikiran Imam H.M Rasyidi tentang keimanan adalah iman menurut beliau bukan hanya sekedar menuju bersatunya manusia dengan tuhannya tetapi dapat dilihat dari segi hubunan manusia dengan manusia dan yang lebih penting adalah kepercayaaan, ibadah dan kemasyarakatan. Pemikiran Harun Nasution berupa peran akal dengan wahyu serta perlu pembaharuan teologi, pembaharuan yang dimaksud adalah konsep free-will, rasional, dan mandiri.

REFERENSI

A. Hanafi. Pengantar Teologi Islam. Jakarta. PT. Pustaka Al Husna Baru. 2003. hlm. 178

Abdullah, Abdul Rahman, Haji. Pemikiran Islam di Malaysia dalam Sejarah dan Aliran. Jakarta. Gema Insani Press. 1997. hlm. 133

Abdul Razak dan Rosihon Anwar. Ilmu Kalam. Cetakan ketiga. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2007. hlm. 15

Ahmad Tafsir. Filsafat Ilmu (Mengurai Antologi, Epistimologi dan Aksiologi Pengetahuan). Cetakan kedua. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2006. hlm. 205
31 Mei 2008. Kalbar Islamic Expo 1429 H
Gordon D. kaufman, An Essy on the Theological Method. dalam Juhaya S. Praja. Filsafat Ilmu. Bandung. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2007. hlm
Harun Nasution. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta. Cetakan kedua. UI Press. 1986. hlm 17-18
Juhaya S. Praja. Filsafat Ilmu. Bandung. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2007. hlm. 32
Supiana dan M. Karman. Ulumul Qur`an. Cetakan Pertama Bandung. Pustaka Islamika. 2002. hlm. 77

goresan luka


Ragaku yang terduduk dalam lamunku kini
tiada menorehkan senyuman abadi lagi
Hatiku yang telah kau iris dengan luka dalam
hingga tertembus jantung ini kini tiada menangis lagi
Yang terekam manis sekarang hanyalah status palsu yang selalu kujunjung tinggi pada tiap pemerhatiku
Aku tersesat pada hatiku sendiri karena kerelaan akan melepasmu pergi tuk menebus segala dosamu padaku
Namun saat akan ku cari jalan keluar
mengapa terjadi pesimpangan yang tiap artinya berbeda akan hatiku?
Suatu masa depan cerah tanpa dirinya
atau hanya hidup dalam kesalahan yang selalu membekas di hati
Dalam kebimbangan raga dan pikiranku
yang selalu tertuju pada sisi terburuk,
cahaya jalan penerangNya perlahan mulai mampu menerangi jalanku
Walau sampai sekarangpun ku hanya mampu berharap,kini ku hanya bisa menjalankannya sambil menunggu jawaban waktu

Imposible Is Nothing