asuransi syariah menurut Kepmenkeu 424/KMK/2003 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan asuarnsi dan Re asuransi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan ini mampu memperlancarkan gerak pembangunan.[1] Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, dan bagaimanakah proses perizinan dalam pendirian asuransi syariah.

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimanakah landasan Pendirian asuransi syariah?
    2. Bagaimanakah asuransi Syariah menurut  Kepmenkeu No 426/KMK/06/2003 tentang perizinan dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi?

 

  1. C.    Tujuan
    1. Untuk mengetahui landasan Pendirian Asuransi syariah.
    2. Untuk mengetahui Asuransi syariah menurut Kepmenkeu No 426/KMK/06/2003 tentang perizinan dan kelembagaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengertian

 

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[2]

Prinsip syariah adalah pinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.[3]

Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

 

  1. B.     Landasan Pendirian Asuransi Syariah

Pendirian Asuransi  syariah khususnya di Indonesia didasarkan beberapa landasan yaitu :

  1. Landasan syariah

Landasan syariah mengandung arti bahwa pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai nilai syariah yang termuat didalam aquran dan assunah serta pendaat para ulama atau fuqaha yang tertuang dalam karya karyanya[4]

Dalam Alquran QS.Albaqarah : 275

 

 

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

 

Dan dalam hadits juga disebutkan :

 

”Bahwa Rasulallah saw melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi saksinya, dan penulisnya” (HR.Muslim, At-tirmidzi, An nasa’i, ibn majah, Ahmad, dan Darimi)

 

  1. Landasan Yuridis

Pada landasan ini, asuransi syariah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia peransuransian. khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikutsertaan umat islam dalam mengembangkan peransuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam UU no 2 tahun 1992 tentang usaha pernsuransian. Sekalipun UU tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi Syariah.

Khusus di Indonesia, keberadaan asuransi syariah sebagai sebuah badan usaha di bidang peransuransian ini di legalisir oleh persetujuan departemen kehakiman republic Indonesia Nomor C2-18.268.MT.01.01 th 94 tertanggal 14 desember 1994. Selain itu keberadaan asuransi syariah pun telah mendapatkan izin dari menteri keuangan republic Indonesia No 247/KMK.017/1995 tertanggal 5 mei 1994.

  1. Landasan Filosofis

Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak pihak yang hendak mengalami musibah atau bencana yang sewaktu waktu. Dalam teologi islam yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan qadha dan qadhar. namun, bukan berarti keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak qadha dan qadar. Namun salah satu upaya untuk meminimalisair resiko financial yang mungkin akan di derita. Hal ini berarti bahwa  sekalipun allah telah menetapkan qadha dan qadar manusia, namun manusia masih memiliki kesempatan untuk merubah atau mengkondisikan qada dan qadar tersebut.

Sebagaimana dalam QS Ali Imron : 159

 

 

 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah, sesungguhnya allah menyukai orang orang yang bertawakkal kepadanya.[5]

 

Adapun Tujuan didirikannya asuransi Syariah adalah

  1. Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah bidang keuangan. Maksudnya pendirian asuransi merupakan perwujudan implementasi dari nilai nilai syariah yang terkandung dalam alquran dan assunah.
  2. Antisipasi terhadap meningkatnya kemakmuran bangsa. mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individu dualistic lebih menonjol di bandingkan dengan karakter kolektifistik.
  3. Turut meningkatkan kesadaran beransuransi masyarakat. Berdasarkan data statistic peransuransian menunjukkkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia termasuk umat islam untuk beransuransi itu relative rendah.[6]
  4. Menumbuhkan kemampuan umat islam dibidang pengelolaan industry asuransi. Berarti bahwa industry asuransi yang selama ini ada bukan milik umat islam atau orang orang tertentu sebagai representasi dari sebagaian umat islam.[7]

 

  1. C.    Asuransi Syariah menurut  Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu:
  2. Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasurani berdasarkan prinsip syariah dengan cara:

a)             Pendirian baru perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah

b)            Konversi dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah atau konversi dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah

c)             Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional atau perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional

d)            Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional,atau konversi dari kantor cabang perusahaan re asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengn prinsip syariah dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional.[8]

 

v   Untuk pendirian baru Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah:

1)            Persyaratan modal disetor bagi pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun1992, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a).      Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi

b).  Rp.200.000.000.000,00(dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi,

2)            Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh per seratus).

3)            Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian harus dilaporkan kepada Menteri.”

4)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor2 tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Susunan Organisasi dan Kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas;
  3. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  4. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;
  5. Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya, bagi Perusahaan Asuransi;dan
  6. Program retrosesi bagi Perusahaan Asuransi.

5)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992,sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  3. Polis Asuransi Indemnitas Profesi; dan
  4. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.

6)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Penilai Kerugian, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi yang berbentuk badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
  3. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan
  4. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.

7)            Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992,sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; dan
  2. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.[9]

Sedangkan selain persyaratan diatas dokumen pendukung lainnya meliputi:

                                                        a.              Susunan organisasi dan kepengurusan,termasuk uraian tugas dan wewenangnya,

                                                        b.              Neraca pembukuan, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya, dan proyeksi keuangan yang terdiri dari proyeksi neraca,perhitungan laba rugi, dan arus kas, yang didukung oleh asumsi-asumsi yang wajar untuk periode sekurang-sekurangnya 3 tahun mendatang.

                                                        c.              Rencana dibidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang kurangnya tiga tahun mendatang.

                                                       d.              Daftar riwayat hidup direksi, komisaris dan tenaga ahli yang dipekerjakan yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya.

                                                        e.              Pernyataan tidak merangkap kerja pada perusahaan lain, masing masing bgi direksi dan tenaga ahli.

                                                         f.              Nomor pokok Wajib pajak (NPWP) perusahaan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham

                                                        g.              Bukti pemenuhan modal disetor.

                                                        h.              Bukti penempatan deposito jaminan.

                                                          i.              Uraian tentang system administrasi dan system pengolahan data yang digunakan.

                                                          j.              Alamat lengkap perusahaan

                                                        k.              Pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari tindak pidana kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam uu tindak pidana pencucian uang.

Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasurasi yang didalamnya terdapat, penyertaan langsung oleh pihak asing selain harus memenuhi ketentuan ayat 1 maka pihak asing yang dimaksud harus pula memenuhi ketentuan:

a)             Memiliki rating sekurang kurangnya A atau yang setara dengan itu dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

b)             Memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 ( lima ) kali dari besarnya penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang akan didirikan

c)             Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahun terakhir yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang sehat

d)            Menyampaikan perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang sekurang- kurangnya memuat:

  1. Komposisi permodalan
  2. Susunan Anggota dewan komisaris dan direksi.
  3. Kewajiban pihak asing untuk menyusun dan Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.[10]

 

v   Konversi dari perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah

 

Harus memenuhi dan ketentuan  sebagai berikut:

  1. Harus memenuhi dalam pasal 2
  2. Tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis
  3. Memberitahukan konversi tersebut kepada pemegang polis
  4. Memindahkan portofolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan,bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.

 

 

 

 

 

 

Selain harus memenuhi ketentuan pendirian atau konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus pula menyampaikan:

  1. Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan memiliki keahlian dibidang asuransi dan atau ekonomi syariah.
  2. Bukti pengesahan dewan syariah nasional tentang penunjukan anggota dewan pengawas syariah perusahaan:
  3. Bukti pengesahan dewan pengawas syariah perusahaan atas produk asuransi yang akan dipasrkan yang sekurang kurangnya meliputi:
    1. Dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan asset share atau profit testing bagi perusahaan asuransi jiwa
    2. Dasar perhitungan tariff premi,cadangan premi dan proyeksi underwriting bagi perusahaan asuransi kerugian
    3. Cara pemasaran
    4. Rencana dukungan reasuransi otomtis bagi perusahaan asuransi dan rencana dukungan retrosesi bagi perusahaan reasuransi
    5. Contoh polis,surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur.
    6. Pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai syariah yang sekurang kurangnya mengatur mengenai penyebaran resiko
    7. Bukti pemenuhan persyaratan s ebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bagi konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. [11]

v   Pendirian kantor cabang baru atau Konversi dari kantor cabang perusahaan

  1. Dalam anggaran dasar prusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan hanya menjalankan usaha asuransi kerugian,asuransi jiwa, atau usaha reasuransi termasuk dana dengan prinsip syariah.
  2. Memiliki modal kerja kantor cabang paling sedikit Rp. 2000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
  3. Memiliki tenaga ahli yang memiliki keahlian dibidang asuransi dan atau ekonomi syariah.

 

  1. D.     Pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha
    1. Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi di berikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
    2. Setiap penolakan sebagaiamana dimaksud harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.
    3. Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi yang ditolak atau membatalkan permohonan izin usahanya,dapat menajukan permohonan pencairan deposito jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 PP N0 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha perasuransian sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan pemerintah No 63 tahun 1999.[12]

Pasal 7

Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan Afisial dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.[13]

  1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin usaha, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi harus menyampaikan program dukungan reasuransi otomatis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.    Kesimpulan
    1. Landasan Pendirian Asuransi syariah ada 3 yaitu:
      1. Landasan Syariah
      2. Landasan Yuridis
      3. Landasan Filsafat
  2. Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasurani berdasarkan prinsip syariah dengan cara:
    1. Pendirian baru perusahaan asuransi atau re asuransi dengan prinsip syariah.
    2. Konversi dari perusahaan asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.
    3. Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional
    4. Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi atau perusahaan re asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional.

 

  1. B.      Kritik dan saran

Dalam pembuatan makalah ini, kami masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami butuh saran dan kritik saudara saudara demi perbaikan makalah ini.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
  2. Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi
  3. Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syariah, bandung, pustaka bani quraisy.
  4. Perwatatmadja, Karnaen. 1996. membumikan ekonomi islam di Indonesia, Depok: usaha kami.
  5. Ya’qub, Hamzah. 1984. kode etik dagang dalam islam, Bandung: diponegoro.
  6. PP No 60 tahun1999
  7. PP No 73 Tahun 1992
  8. Dewi, Gemala. 2006. Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: kencana prenada media group.

 

 


[1] [1] Gemala Dewi, Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta:kencana prenada media group, 2006),50

 

[2] Pasal 1 UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian

[3] Pasal 1 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan perusahaan re asuransi

[4] Yadi janwari. Asuransi Syariah,(bandung.pustaka bani quraisy:2005)7

[5] Ibid.11-12

[6] Karnaen perwatatmadja, Membumikan ekonomi islam di Indonesia, (Depok: usaha kami,1996)83

[7] Hamzah ya’qub, Kode etik dagang dalam islam, ( Bandung: diponegoro, 1984) 293

[8] Pasal 3 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

 

[9] Lihat pasal 6, 7, 9 dalam PP No 60 tahun1999

[10] Pasal 2 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[11] Pasal 3, 4 Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[12]Pasal 5, 6, 7  Kepmenkeu No 426/KMK.06/2003

[13] PP No 73 Tahun 1992

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s